Siswa Kelas 6 Belum Bisa Membaca, Salah Siapa?

Ceritanya di WhatsApp gue posting video lagi ngajarin anak kelas 6 belajar membaca. Dari awal sebenernya gue ragu mau di-posting atau nggak, ya? karena taruhannya adalah nama baik sekolah dan guru-guru tentunya. Perang batin gitu karena orang-orang pasti mikirnya langsung menyudutkan satu pihak. Hahaha. Tapi, persetan lah nama baik, tujuan gue posting biar mata kita semua terbuka terhadap kondisi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kelas ekonomi menengah ke bawah. Masalah anak yang belum bisa baca ini bukan hal yang tabu buat gue. Hampir setiap tahun selalu kedapatan anak yang belum dan bahkan gak bisa baca meski sudah naik ke kelas enam. Bahkan nanti sampai ke SMP selalu ada desas-desus yang nyampe ke kuping gue kalo si A belum bisa baca, ditanya oleh guru SMP-nya alumni SD mana, siapa guru kelas 6-nya? LAH GUE.

Paling enak emang nyalahin guru. Guru SMA nyalahin guru SMP, guru SMP nyalahin guru SD, guru SD nyalahin guru TK, PAUD, BIMBA, dsb. Ujungnya nyalahin siapa? Ya, keluarga. Peran orang tualah yang bertanggung jawab atas pendidikan anak.

Orang tua gak terima katanya disekolahin biar pinter diajar gurunya, kenapa nyuruh orang tua ngajarin dan bertanggung jawab. Wkwkwk. Gitu aja terus sampe tukang bubur naik haji. Saling menyalahkan.

Ya, kalo gitu siapa dong yang salah?

Guru? Orang tua? Siswanya sendiri? Kurikulum? Lingkungan? Ekonomi? Keluarga? Tingkat pendidikan orang tua? Idpoleksosbudhankam? NKCTHI?

Bener aja, kan, gara-gara postingan itu, banyak banget replies masuk. Udah gue prediksi, sih, sebelumnya. Pasti temen-temen gue yang notabene sudah mempunyai anak usia sekolah dasar ngerasa aneh liat murid gue ada yang belum bisa baca dan (((kelas enam))) pula. Dari sekian chat yang masuk di antaranya:

"Kok bisa?"

"Belum bisa baca kenapa naik kelas sebelumnya?"

"Waktu kelas sebelumnya ngapain aja?"

"Sebelum ada Covid-19 berarti belum bisa baca dong?

"Berarti bukan karena alasan sekolah daring, kan?"

"Astaghfirullah, kelas 6 belum bisa baca."

Sama sekali gue gak merasa terpojok, kok, santai. Karena apa yang orang-orang pikirkan (kadang) tidak seperti realita di lapangan. Gue juga pertama kali ngajar tahun 2009 kaget ketika tau ada anak kelas tinggi yang belum bisa baca. Tapi, lama kelamaan melihat fakta di lapangan ya, jadi paham. Permasalahannya sangat kompleks, gak bisa hanya menyalahkan satu pihak, entah guru, orang tua, atau siswanya.

Masalah siswa yang belum bisa membaca ini termasuk gangguan psikologis terhadap transfer belajar, dan itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya;

• ketidakberfungsian belajar (learning disfunction) yang disebabkan oleh tidak berfungsinya pengolahan dalam otak. Gangguan neurologis dan hubungan proses fungsi mental dan perilaku tertentu;

• lambat dalam belajar (slow learner) di mana siswa tersebut memerlukan waktu yang lebih lama dari siswa lain dibandingakan dengan temannya yang memiliki intelektual sama;

• lingkungan belajar, meliputi aspek keluarga, ekonomi, budaya, dan sosioteknologi.

Dan poin-poin itu semua sangat relate dengan kasus yang sedang gue bahas ini. Kondisi di lapangan memang seperti itu. Pola asuh orang tua kebanyakan (dalam hal ini di kampung tempat gue mengajar) adalah leave alone (membiarkan), orang tua tidak turut campur terhadap keinginan belajar anak, tidak pernah memberikan arahan, semua keputusan diserahkan pada anak, masa bodoh, tanpa pantauan, tanpa interaksi yang dekat antara anak dan orang tua. Kalo kata bahasa Jawa Serangnya 'nyeclekaken anak doang ning sekolahan kuh' semuanya diserahkan ke guru, baik mendidik maupun mengajar. Nah, ini yang salah persepsinya. Cuma, ya, balik lagi, pola asuh keluarga di rumah pun refleksi dari kondisi ekonomi dan pendidikan orang tuanya. Faktor ekonomi itu wujud investasi dalam pendidikan. Sekecil apapun pengorbanan untuk kepentingan pendidikan tidak lepas dari unsur pembiayaan. Siklus ini tidak ada ujungnya. Muter-muter bae wis, garan ya mekonon. Wkwkwk.

Biar imbang, faktor budaya yang salah satunya meliputi budaya belajar di sekolah pun harus dibahas, ya. Dalam hal ini guru yang mengajar. Gue gak boleh salah ngomong, nih. Uhuk.

Hmm ...

Jadi gini ...

Hmm ...

Para bunda dan mamah muda yang punya putri dan putra, dalam kapasitasnya untuk memahami kesulitan belajar siswa (terutama poin pertama dan kedua), perlu diketahui bahwa peran guru adalah mengidentifikasi, memecahkan masalah, dan merekomendasikan hasil diagnosis terbatas kepada guru BP, psikolog, psikiater, atau fisioterapis jika perlu. Jika perlu, loh, Bun. Poin pertama dan kedua ya khususnya, yakni siswa yang mengalami learning disfunction dan slow learner. Kenapa gak gurunya aja kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus? Gini, loh, Bun, guru itu gak hanya pegang satu siswa dalam satu kelas, kalau kita hanya fokus pada siswa-siswa slow learner, apa kabar dengan siswa yang lain?

Tapi, ah, banyak tapinya. Wkwkwk. Namanya sekolah di kampung, ya kali ada siswa yang mau silaturahmi ke fisioterapis, jauh panggang dari api. Huhu.

Intinya siswa-siswa yang kasusnya seperti di postingan gue itu butuh penanganan khusus, diajar oleh guru khusus yang mempunyai kemampuan mengajar inklusif, di luar guru kelas sekolah reguler. Terlebih jika anak tersebut misalnya terdiagnosa mengalami sindrom kekacauan belajar (disleksia, disgrafia, dan diskalkulia) baiknya disekolahkan di sekolah inklusi atau sekolah luar biasa. Jika dipaksakan belajar di sekolah umum output-nya gak akan maksimal. Akibatnya, ya, seperti yang kita lihat, mereka tertinggal jauh dengan teman-teman sekelasnya yang lain.

Menjawab pertanyaan, "Kok bisa naik kelas, kan, gak bisa baca?" Guru itu selalu berdiri di ruang tengah bernama dilema. Kanan-kiri terbentur antara hati nurani dan aturan pemerintah. Semoga bisa menyimpulkan sendiri maksudnya apa. Rrrrrrr...